Tour de Singkarak 2013


Lima kali sudah Tour de Singkarak (TdS) digelar. Iven mendunia ini diselenggarakan berikut target dan harapan. Mengutip Statemen menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Marie Elka Pangestu pada Grand Start TdS 2013, Minggu (2/6) lalu menegaskan inti dari TdS adalah peningkatan perekonomian Sumatera Barat melalui sektor pariwisata, perdagangan dan jasa perhotelan. Tak dipungkiri juga harapan untuk memacu sektor-sektor lainnya, hingga memancing masuknya investasi.

Sebagian pihak optimis, target dan harapan itu bisa dicapai. Namun sebagian lainnya menilai hal itu hanya sebatas euforia. Target dan harapan hanya sekedar "lips service" sementara TdS sendiri tidak lebih hanya sekedar iven seremonial. Bagi yang optimis, opini yang diwacanakan selalu diiringi ucapan muluk-muluk bahwa TdS telah mengangkat tingkat kunjungan wisatawan mancanegara setiap tahun.


Bahkan menurut Menparekraf Marie Elka Pangestu, peningkatan kunjungan wisata mancanegara ke Sumbar sejak periode Januari-April 2013 mencapai 24 persen, daerah kunjungan wisman tertinggi kedua di Indonesia yang mengalami peningkatan.

Namun dalam statemen soal angka-angka tersebut tidak dijelaskan berapa angka statistik kunjungan wisman ke Indonesia periode itu dan berapa kunjungan ke Sumbar sendiri.

TdS 2013 digelar dalam tujuh stage, menempuh jarak total 1.705 kilometer. Daerah kabupaten kota yang menjadi penyelenggara tahun ini bertambah menjadi tujuh belas, dari sebelumnya hanya 14 daerah. Sehingga hanya dua daerah kabupaten lagi di Sumbar yang tidak masuk dalam rute TdS, yaitu Pasaman Barat dan Kepualauan Mentawai.

 Entah lupa atau memang tidak tahu topografi Mentawai, Menparekraf Marie Elka Pangestu "keceplos" bicara Kepulauan Mentawai diharapkan juga menjadi daerah penyelenggara sehingga seluruh daerah di Sumbar menjadi tuan rumah TdS.

Tahun ini Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 menjadi Main Sponsor (Sponsor utama) penyelenggaraan TdS. Dari sekian banyak Bank yang ada di Indonesia khususnya di Sumbar, baru BNI 46 yang melirik TdS sebagai iven potensial untuk sektor perbankan. Bank Nagari juga ikut andil, namun hal ini mungkin saja sebab Bank tersebut adalah milik Pemerintah daerah.

Sementara dari usaha jasa perhotelan dan pariwisata sendiri, selama lima kali penyelenggaraan tidak terlihat kegiatan yang menonjol. Apakah peran asosiasi pada sektor ini yang tidak aktif atau memang tidak diikutsertakan, tidak ada juga yang tahu karena dalam ekspose resmi pihak panitia, stakeholder penyelenggara dan pejabat-pejabat terkait, tak ada yang menonjolkan peran asosiasi perhotelan dan asosiasi perjalanan wisata.

Negara peserta TdS 2013 juga bertambah, dari semula hanya 15 negara menjadi 18 negara. Tim yang ikut juga bertambah dari semula hanya 16 tim menjadi 21 tim. Total hadiah juga meningkat dari Rp1 Miliar menjadi Rp1,2 Miliar.

Negara yang ikut tahun ini antara lain Iran, Irlandia, Kanada, Inggris, Taipei, Malaysia, Australia, Jepang dan lainnya. Dari Indonesia sendiri turun enam Tim antara lain dari Bandung, Surabaya dan dari Sumbar sendiri.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyatakan, TdS berdampak kepada banyak sektor. Pertama sekali adalah infrastruktur jalan. Sebelum pelaksanaan TdS, seluruh badan jalan pada rute yang akan dilewati mengalami perbaikan.

Berarti ada sekitar 1.705 kilometer badan jalan yang mengalami perbaikan di 17 kabupaten kota. Demikian juga dengan berbagai sarana pendukung penyelenggaraan. Jadi, dengan TdS, jalan-jalan di Sumbar (barangkali) akan mulus.

Namun dari kalangan DPRD Sumbar, meskipun tetap mendorong penyelenggaraan TdS, anggota dewan belum melihat adanya upaya berbagai pihak untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta dengan hadirnya iven internasional tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Sumbar, H. M. Nurnas menyentil tidak bergeraknya dunia usaha dan pihak-pihak lainnya dengan momentum TdS tidak lepas dari kelalaian pemerintah. Pemerintah tidak atau belum begitu memberi peluang kepada sektor swasta untuk berperan lebih banyak. Sistem kepanitiaan yang sentralistik juga menghambat kreatifitas pelaku usaha daerah untuk berpartisipasi.

Setiap tahun iven ini diadakan, selain menelan dana APBN, juga menyedot dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten kota penyelenggara. Total dana yang dianggarkan oleh daerah kabupaten kota beragam, mulai ratusan juta rupiah hingga Miliaran. Tak mengungkit penggunaan dana, apakah selama lima tahun penganggaran, apakah dampak ekonomi dan dampak positif lainnya yang ditimbulkan sudah sebanding dengan anggaran yang disediakan.

Hal ini dirasakan perlu dievaluasi sehingga bisa mendapatkan format yang lebih efektif agar pelaksanaannya memberikan dampak lebih maksimal dan sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Sementara dana APBD itu adalah uang rakyat , sejatinya memberi dampak signifikan pada rakyat sendiri.

Wacana melepas penyelenggaraan TdS ke daerah juga menjadi isu yang mengkhawatirkan, meskipun hal itu belum pasti. Banyak pihak menilai Pemprov Sumbar dan pemkab dan pemko tuan rumah belum siap dengan penganggaran dan tekhnis penyelenggaraan, sementara iven ini sudah terlanjur mendunia dan sangat mengedepankan profesionalitas. Bukan meragukan kemampuan, namun pengalihan penyelenggara untuk iven sebesar itu harus melalui tahapan-tahapan dengan penuh perhitungan.

Lepas dari berbagai problem dan kendala yang saat ini masih terjadi, TdS tetap memberikan harapan. Setidaknya penetrasi usaha kecil akibat dari konsentrasi masyarakat pada rute-rute TdS diyakini telah membawa dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Geliat pedagang kecil memanfaatkan keramaian menjadi nilai tambah dan meningkatkan omset.

 Meskipun ramainya hanya saat peserta TdS melewati daerahnya, namun setidaknya pedagang kecil seperti pedagang makanan dan minuman dan penjaja pernak-pernik khas daerah merasakan dampak peningkatan penjualan.

Akhirnya, Sumbar harus tetap optimis. TdS menjadi ikon dan masyarakat Sumbar juga harus memberikan dukungan dengan keyakinan bahwa iven ini adalah satu jembatan menuju masa depan Sumbar. Sumbar adalah pariwisata dan akan hidup dengan (salah satu sektornya) pariwisata.

Semua pihak harus ikut mendorong, sementara pemerintah daerah sendiri harus tetap belajar, mengevaluasi dan mengadopsi berbagai sistem yang dirasakan baik untuk penyelenggaraan yang profesional, jika suatu saat nanti penyelenggaraan iven ini benar-benar menjadi milik daerah. Semoga TdS di Sumbar tetap sukses!

Sumber : http://www.padangmedia.com

Categories:

Leave a Reply